Pasca
Muktamar DDI, tampaknya tema ‘Anti MK’ masih menempel kuat dalam beberapa
wacana yang dilontarkan oleh para kader di sebuah grup komunitas DDI. Bagi
mereka yang masih susah untuk ‘move on’
dari mazhab Anti MK ini, maka tidaklah heran jika penolakan terhadap Pak
Kaswad sebagai Sekjen terus mengalir hingga kini. Ini sebuah hal yang logis,
karena menurut sebagian besar kader DDI (terutama mereka yang mengawal
perjuangan penyatuan DDI), tubuh DDI pasca muktamar haruslah steril dari mantan
penguasa orde lama beserta jajarannya agar organisasi bisa kembali ke mabda’
DDI. Ibaratnya, menyapu lantai yang kotor haruslah dengan sapu yang benar-benar
bersih.
Penolakan
terhadap seluruh ‘kubu MK’ ini bukan sesuatu yang seharusnya disalahkan. Bukan
tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Sejarah panjang perpecahan DDI
dan setumpuk konflik di dalamnya telah menggoreskan luka dan trauma masa lalu
bagi semua kadernya. Tidak sedikit airmata, keringat bahkan materi yang dicucurkan
oleh para kader untuk mengurai benang kusut dalam tubuh DDI. Bahkan hingga
perjuangan tersebut membuahkan hasil, trauma masa lalu akan sulit untuk
disembuhkan dari benak dan pikiran para kader.
Namun,
arus penolakan ini bukan tidak menemui tantangan. Pertama, tidak sedikit kader
DDI yang memilih untuk mendukung hasil musyawarah Tim Formatur, atau dengan
kata lain, tidak menolak opsi Kaswad sebagai Sekjen. Kedua, belum ada
konfirmasi resmi dari Dr. Rusydi Ambo Dalle atau wakil dari tim formatur untuk
menanggapi isu hangat yang bekaitan dengan dipilihnya Kaswad sebagai Sekjen.
Menurut penulis, hal tersebut bisa menunjukkan bahwa ide pencalonan Kaswad
masih belum fix atau bisa jadi karena tim formatur baru akan memberikan
konfirmasi resmi setelah musyawarah betul-betul final agar tidak menimbulkan
polemik baru.
